REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL – Para menteri luar negeri Uni Eropa akan mengadakan diskusi formal akhir bulan ini mengenai permintaan untuk meninjau kembali pakta Uni Eropa yang mengatur hubungan perdagangan dengan Israel. Israel disebut berpotensi menyalahi kesepakatan dagang itu terkait agresi dan blokade mereka terhadap Jalur Gaza.
Blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel untuk Gaza memaksa sebuah kelompok bantuan terkemuka untuk menutup dapur umum komunitasnya pada Kamis. Mereka menghadapi gudang-gudang yang kosong dan tidak ada penambahan pasokan di daerah kantong yang dilanda perang tersebut.
Pada saat yang sama, perang di Gaza akan memasuki fase baru, di mana Israel berencana untuk “memperluas dan mengintensifkan operasi,” menurut Kepala Staf IDF Letjen Eyal Zamir. Sejauh ini, agresi Israel di Gaza telah membunuh 52 ribu warga, kebanyakan anak-anak dan perempuan. Agresi tersebut juga memicu kelaparan akut bagi sekitar 2 juta warga Gaza.
Hal ini membuat Israel sedianya telah melanggar syarat perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Menurut the Times of Israel, Hubungan antara UE dan Israel – yang merupakan mitra dagang utama – diatur oleh apa yang disebut Perjanjian Asosiasi. Perjanjian ini menetapkan bahwa hubungan mereka “harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.”
“Rasa frustrasi di antara negara-negara anggota [UE], karena kami tidak dapat menghentikan hal ini (agresi Israel di Gaza), sungguh luar biasa,” kata kepala kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas kepada wartawan setelah memimpin pembicaraan informal antara para menteri luar negeri UE di Polandia pada Kamis kemarin.
Pemerintah Belanda mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk memblokir perjanjian tersebut sambil menunggu tinjauan Uni Eropa mengenai apakah pemerintah Israel mematuhi perjanjian tersebut, yang mulai berlaku pada tahun 2000. Kallas mengatakan para menteri akan membahas hal ini pada 20 Mei.
“Sangat penting untuk memberikan sinyal pada saat ini bahwa kami sangat prihatin dengan blokade yang terus menerus terhadap akses bantuan kemanusiaan dan keputusan Israel untuk mengintensifkan upaya perang,” kata Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp. Ia mengatakan bahwa kekhawatiran Belanda “dimiliki secara luas oleh negara-negara Eropa.”
Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon termasuk di antara para pendukung tersebut. “Dunia jelas telah gagal dalam ujian kemanusiaan,” katanya. “Kita harus bertindak lebih serius karena kita benar-benar menghadapi pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan hukum humaniter.”
Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mengatakan bahwa “lebih penting dari sebelumnya untuk menyuarakan suara Eropa menentang apa yang terjadi saat ini di Gaza.” Dia mengatakan UE tidak akan pernah menerima pengusiran warga Gaza.
Namun Uni Eropa terpecah belah mengenai cara menanggapi konflik tersebut, dan mereka tidak mempunyai pengaruh besar terhadap Israel. Austria, Jerman dan Hongaria mendukung sikap Israel, sementara Irlandia, Spanyol dan Slovenia sangat vokal mendukung Palestina.
Tahun lalu, Irlandia, Spanyol dan Slovenia juga mencoba menekan mitra-mitra Uni Eropa mereka untuk mengkaji apakah Israel telah melanggar peraturan, namun tidak membuahkan hasil, dan Kallas tidak tampak optimis akan keberhasilan pada tanggal 20 Mei. “Anda tahu betul bahwa mengenai isu-isu tertentu, kami memiliki pandangan yang sangat berbeda,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika