REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan bahwa stok beras Indonesia yang mencapai 4 juta ton membawa sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Perum Bulog.
Menurut Khudori, PR besar tersebut muncul karena pada dasarnya beras adalah komoditas yang tidak tahan lama. Idealnya, beras hanya disimpan selama empat bulan. Lebih dari itu, beras harus segera disalurkan untuk menghindari potensi penurunan mutu, bahkan kerusakan.
“Beras yang disimpan di gudang sebagai stok mati atau stok statis memerlukan perawatan rutin. Kian lama penyimpanan, kian besar biaya perawatan. Ini akan membebani Bulog sebagai korporasi,” ujar Khudori dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Ahad (1/6/2025).
PR besar selanjutnya adalah bagaimana menyalurkan stok beras yang jumbo tersebut dari gudang Bulog, mengingat usia simpan beras terus bertambah dan semakin rentan terhadap penurunan mutu.
Khudori menyebut saat ini setidaknya ada ratusan ribu ton beras berusia 9–14 bulan dan puluhan ribu ton berusia lebih dari 14 bulan. Agar tidak turun mutu dan susut volume, bahkan rusak, beras itu perlu segera disalurkan.
Ia menyampaikan, dengan stok 4 juta ton, Bulog harus mampu menyalurkan 2,8 juta ton agar stok akhir 2025 tersisa 1,2 juta ton.
“Dengan sisa waktu penyaluran hanya tujuh bulan, Bulog harus menyalurkan setidaknya 400 ribu ton beras setiap bulan,” ujar Khudori.
“Angka ini merupakan tantangan besar, mengingat sepanjang sejarahnya, Bulog jarang mencapai angka penyaluran 400 ribu ton per bulan untuk operasi pasar, bantuan, dan lainnya,” ujarnya menambahkan.
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah pada 27 Maret 2025.
Dalam Inpres tersebut, outlet beras Bulog terbentang luas, mulai dari SPHP; bantuan pangan, termasuk bantuan pangan luar negeri; tanggap darurat bencana; untuk TNI/ASN/Polri; program Makan Bergizi Gratis; hingga CBP pemerintah daerah dan bantuan sosial (bansos).
Menurut Khudori, agar dapat dieksekusi, regulasi ini perlu segera ditindaklanjuti secara konkret dalam bentuk aturan turunan oleh kementerian/lembaga.
“Regulasi turunan itu guna memastikan ada outlet beras Bulog dalam jumlah besar, setidaknya 2,8 juta ton. Penyaluran ini sekaligus untuk meredam, syukur-syukur bisa menurunkan, harga beras (medium dan premium) yang sudah berbulan-bulan nangkring di atas HET,” ujarnya.
Stok beras di gudang Bulog tercatat menembus 4 juta ton pada 29 Mei 2025. Dari jumlah tersebut, 2,4 juta ton di antaranya berasal dari serapan gabah atau beras produksi domestik. Sisanya merupakan sisa stok akhir tahun lalu, yang sebagian besar berasal dari impor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika