REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi berharap penerapan kebijakan bebas kendaraan over dimension over loading (zero ODOL) tetap berjalan sesuai rencana pada 2026. Ia menilai kebijakan ini sudah terlalu lama tertunda sejak pertama kali diwacanakan pada 2009.

“Sebenarnya kalau diundur, ini sudah lama. Dari 2009 sudah diundur. Sekarang kita bagi ke dalam tiga tahap, yaitu Juni, Juli, dan Agustus,” kata Dudy saat berbincang dengan media di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Meski begitu, Dudy mengakui masih menunggu evaluasi lintas sektor. Ia belum kembali bertemu dengan Korlantas untuk menyepakati tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut 

“Korlantas berkeinginan menambah waktu lagi untuk sosialisasi,” ujarnya.

Dudy menambahkan, PT Jasa Marga juga belum sepenuhnya siap dari sisi infrastruktur pendukung. Salah satu teknologi yang sedang disiapkan ialah weight in motion untuk mendeteksi kendaraan ODOL di jalan tol.

“(Zero ODOL) mundur mungkin iya, tapi saya harapkan tidak terlalu lama. Kalau sampai 2027, itu justru membuka peluang makin banyak kecelakaan akibat ODOL,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya kesepahaman antarinstansi agar kebijakan zero ODOL bisa diterapkan secara konsisten dan segera.

“Lebih cepat lebih baik, supaya tidak ada korban-korban lain yang terkait dengan ODOL,” kata Dudy.