Advertisement
#amandemen-aturan
Ahad , 11 Oct 2015, 20:24 WIB
Pengamat Pertanyakan Kebijakan Baru PKS
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengubah kebijakan yang melarang rangkap jabatan publik bagi elite pimpinan partai di semua dewan perwakilan tingkat daerah (DPW). Semenjak dimulainya era kepemimpinan...