Pilkada kota Tangerang.  (ilustrasi)

Apkasi Tolak Usulan Pilkada Oleh DPRD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menolak usulan pemilu kepala daerah dikembalikan ke DPRD karena dinilai tidak sesuai dengan amanat reformasi."Pilkada langsung yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung adalah salah satu hasil perjuangan reformasi tahun 1998. Karena itu, pilkada langsung yang lebih transaparan ini, jangan sampai dikembalikan ke DPRD," kata Ketua Apkasi Isran Noor di Jakarta,...

Kakao, ilustrasi

Selasa , 15 Apr 2014, 19:16 WIB

Kakao Indonesia Dikuasai Asing

Kuah sepat, makanan khas Sumbawa yang biasa disajikan bersama ikan bakar

Kamis , 03 Apr 2014, 08:10 WIB

Pemkab Sumbawa Manfaatkan Momen APKASI di Jakarta

INVESTASI(illustrasi)

Selasa , 04 Mar 2014, 23:26 WIB

Apkasi Jajaki Kerja Sama Ekonomi Dengan 40 Negara

Isran Noor

Selasa , 11 Feb 2014, 15:22 WIB

Pelaksanaan Otonomi Daerah Dinilai Belum Optimal

Isran Noor

Sabtu , 11 Jan 2014, 15:32 WIB

Apkasi: Banyak Kepala Daerah Korupsi

Isran Noor

Selasa , 08 Oct 2013, 22:20 WIB

Apkasi: Gubernur Sebaiknya Ditunjuk Presiden

Ilustrasi

Rabu , 31 Jul 2013, 23:57 WIB

Meraih Berkah Otonomi Daerah

Isran Noor, Bupati Kutai Timur

Senin , 17 Jun 2013, 14:19 WIB

Apkasi Minta Pemekaran Dihentikan Sementara

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI), Isran Noor (kanan) bersama Staf Ahli Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Yunus Husein, menyempaikan pandangannya di sela Seminar Nasional Optimalisasi Tata

Rabu , 20 Feb 2013, 17:14 WIB

Kepala Daerah Minta Naik Gaji

Peluncuran MP3EI

Jumat , 08 Jun 2012, 18:44 WIB

Isran: Ketidakjelasan Hukum Bisa Gagalkan MP3EI

Pelantikan kepala daerah

Jumat , 08 Jun 2012, 12:48 WIB

Pusat Diminta Pahami Risiko Hukum Kepala Daerah

Sejumlah warga Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahad (18/12), berada di depan perkemahan mereka yang didirikan di areal Hutan Register 45 yang masih menjadi sengketa antara warga dengan PT. Silva Inhutani.

Dualisme Aturan Sebabkan Naiknya Konflik Agraria

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYoKARTA -- Konflik agraria di Indonesia meningkat cukup signifikan, karena tidak adanya kepastian hukum. Hal ini disampaikan pengamat ekonomi pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Masyhuri, kemarin. "Pada 2011 konflik agraria yang terjadi sebanyak 163 kasus, meningkat dibandingkan dengan 2010 yang hanya 106 kasus," katanya dalam satu simposium di Yogyakarta. Menurut dia, konflik tersebut terjadi akibat tidak adanya...

Sabtu , 18 Sep 2010, 06:16 WIB

150 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum