Jumat , 16 Oct 2020, 22:57 WIB

Khofifah: Omnibus Law tak Wajibkan Pesantren Berbadan Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah kabupaten/ kota meluruskan tentang adanya isu pondok pesantren (Ponpes) harus berbadan hukum kepada masyarakat. Khofifah menegaskan, tidak ada pasal...

Selasa , 24 Sep 2019, 21:41 WIB

Soal Badan Hukum Pesantren, Begini Catatan Anggota DPR

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Fraksi PPP Arsul Sani memberi catatan terkait UU Pesantren yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna di DPR, Jakarta, pada Selasa (24/9) ini. Menurutnya, ada banyak peraturan yang perlu diperhatikan oleh jajaran pemerintahan setelah pengesahan UU tersebut. "Anggota DPR berikutnya agar tidak hanya berhenti pada mengesahkan dan menyetujui saja, banyak peraturan yang saya kira nanti harus kita ingatkan...