#banding-putusan-ump

Sejumlah buruh melaksanakan aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845 dan mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854 selama belum ada putusan di tingkat banding. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 28 Jul 2022, 11:27 WIB

PDIP Kritik Upaya Banding Pemprov DKI Soal UMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, mengkritik upaya banding Pemprov DKI Jakarta terkait putusan PTUN tentang pembatalan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517...

Sejumlah buruh menyalakan suar saat melaksanakan aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845 dan mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854 selama belum ada putusan di tingkat banding. Republika/Putra M. Akbar

Rabu , 27 Jul 2022, 20:22 WIB

KSPI Dukung Banding Pemprov Terkait UMP DKI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya sangat setuju dan mendukung sikap konsisten Gubernur yang menginginkan buruh DKI Jakarta mendapatkan upah layak dengan mengajukan banding atas hasil utusan PTUN terkait upah minimum provinsi (UMP). Keputusan banding ini diketahui dari website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). "KSPI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur yang tegas dan...

close ×