Senin , 26 Aug 2019, 20:19 WIB

Pakar: Pemblokiran Internet di Papua tak Punya Dasar Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti menilai pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat tidak memiliki...