Rabu , 09 Sep 2015, 19:27 WIB

DPR Minta Dana Petugas Haji Ditanggung APBN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi VIII DPR RI meminta agar dana petugas haji dan tenaga musiman (temus) yang berjumlah lebih dari tiga ribu orang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)...

Kamis , 19 Jun 2014, 20:00 WIB

Risiko Hedging Ditanggung APBN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) untuk melakukan hedging di tengah fluktuatifnya nilai tukar rupiah. Seluruh beban dan risiko hedging ditanggung negara.Dalam rapat koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Bank Indonesia (BI, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN disepakati transaksi hedging perlu dilakukan perusahaan BUMN. Aktivitas lindung nilai ini tidak dianggap sebagai kerugian negara sepanjang...