Kamis , 17 Oct 2013, 16:40 WIB

'Asal Syarat Demokrasi Terpenuhi, Politik Dinasti Tak Masalah'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar berpendapat, politik kekerabatan atau dinasti tidak menjadi persoalan selama syarat-syarat demokrasi terpenuhi dan tidak dilanggar."Bagi saya sepanjang syarat-syarat...

Kamis , 17 Oct 2013, 14:20 WIB

DPR Setuju Politik Dinasti Harus Dilarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Malik Haramain mengatakan semua fraksi di DPR setuju politik dinasti harus dilarang.Anggota Komisi II DPR sudah menyetujui usulan pemerintah dalam RUU Pilkada, Pasal 12 Huruf (p) yang berbunyi, calon gubernur tidak boleh memiliki ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu...