
Selasa , 16 Jul 2024, 19:42 WIB
Panglima TNI Mutasi Beberapa Jabatan Strategis Pati Termasuk di BIN, Ini Daftarnya

Kamis , 06 Jun 2024, 15:39 WIB
Panglima TNI: Tentara Bukan Lagi Dwifungsi, Tapi Multifungsi

Kamis , 06 Jun 2024, 15:13 WIB
Panglima Yakin Revisi UU TNI-Polri tak Kembalikan Dwifungsi, Ini Alasannya

Selasa , 26 Mar 2024, 04:45 WIB
Tentara Menduduki Jabatan Sipil

Jumat , 15 Mar 2024, 20:56 WIB
Imparsial Kritisi Rencana PP Penempatan TNI-Polri untuk Jabatan Sipil

Jumat , 15 Mar 2024, 20:25 WIB
Wapres Bantah Kembalinya Dwifungsi ABRI dengan PP Manajemen ASN

Kamis , 14 Mar 2024, 11:48 WIB
Aturan TNI-Polri Isi Jabatan ASN Disiapkan, Dwifungsi ABRI Kembali?

Kamis , 14 Mar 2024, 09:55 WIB
Menpan-RB: Pengisian Jabatan ASN oleh TNI-Polri Bukan Dwifungsi ABRI

Rabu , 27 Sep 2023, 16:09 WIB
TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN, PKS Ingatkan Penghapusan Dwifungsi ABRI

Sabtu , 22 Jul 2023, 01:51 WIB
Buruh Khawatirkan Revisi UU TNI

Kamis , 22 Jun 2023, 17:37 WIB
Al Araf Sebut TNI Bisa Mengerahkan Pasukan tanpa Keputusan Presiden

Sabtu , 17 Jun 2023, 06:22 WIB
Elsam Menilai Ada Pemaknaan Salah atas Kekaryaan Militer

Amnesty International Menilai Penambahan Jenis Operasi Militer Sebuah Kekeliruan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid, menilai penambahan jenis-jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Revisi Undang-undang (RUU) tentang TNI, adalah sebuah kekeliruan. Ada kekhawatiran kebijakan ini akan membuat TNI di atas hukum. Usman mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan paradigma dan keinginan politik untuk memperluas keterlibatan peran militer di luar sektor pertahanan negara. "Penambahan jumlah Operasi...

Jumat , 08 Mar 2019, 17:02 WIB
KSP: Dwifungsi ABRI tak akan Dihidupkan Lagi

Rabu , 27 Feb 2019, 23:01 WIB