#kawal-putusan-mk

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) menyaksikan sejumlah perwakilan fraksi menandatangani naskah persetujuan RUU Pilkada dalam rapat pengambilan keputusan pembahasan RUU Pilkada antara Baleg DPR dengan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Badan Legislasi DPR mengesahkan Revisi Undang - Undang (RUU) Pilkada dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU, dimana sebanyak delapan Fraksi DPR menyetujui RUU Pilkada dan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tak sependapat RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna.

Kamis , 22 Aug 2024, 18:35 WIB

Pakar: Putusan MK tidak Bisa Dianulir, KPU Harus Gunakan Sebagai Landasan Hukum di Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Johanes Tuba Helan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir oleh badan legislatif maupun eksekutif....

Ratusan mahasiswa memblokade ruas Jalan Utama KH Abdul Halim Kabupaten Majalengka, sebagai bagian dari gerakan

Kamis , 22 Aug 2024, 18:21 WIB

Blokade Jalan, Mahasiswa Majalengka Kawal Putusan MK dan Protes DPR

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA--Gelombang aksi mahasiswa yang menyuarakan protes terhadap DPR terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Majalengka, ratusan mahasiswa turun dan memblokade ruas Jalan Utama KH Abdul Halim, Kamis (22/8/2024). Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Majalengka itu tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majalengka. Dalam aksinya, mereka menutup akses Jalan Utama KHM Abdul Halim, sehingga memaksa...

Kamis , 22 Aug 2024, 07:41 WIB

#kawal-putusan-mk

Pakar: Putusan MK tidak Bisa Dianulir, KPU Harus Gunakan Sebagai Landasan Hukum di Pilkada

Blokade Jalan, Mahasiswa Majalengka Kawal Putusan MK dan Protes DPR

Tiba-Tiba Eks Ketua KPU Hasyim Asyari Muncul Komentari Putusan MK, Begini Katanya

Hasil Rapat DPR Mengangkangi Putusan MK, Wakil Baleg: Kewenangan Kami Buat Norma Baru!

Legislator Jawab Enteng Viral 'Peringatan Darurat': Kalau Sudah Diundangkan, Gugat ke MK

Empat Alasan PDIP tak Ikut Setujui RUU Pilkada Disahkan Jadi Undang-Undang

Viral 'Peringatan Darurat' di X, Tagar #KawalPutusanMK Jadi Topik Trending Dunia