Kamis , 26 Jan 2023, 22:55 WIB

Pengamat Sebut Perppu Ciptaker Bawa Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Keberadan...

Rabu , 08 Feb 2017, 21:00 WIB

DPR: Ada Kekosongan Hukum di Balik Travel 'Nakal'

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengkritisi pemerintah terkait masih terjadinya kasus jamaah umrah terlantar di Tanah Suci. Menurut dia, hingga kini ada problem kekosongan hukum terkait masalah tersebut. Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, travel 'nakal' yang menelantarkan jamaah umrah biasanya tidak mengantongi izin memberangkatkan umrah. Mereka sebatas memiliki izin...