#kemenkeu

Selasa , 20 Aug 2024, 07:20 WIB

Pegawainya Diduga Lakukan KDRT, Direktorat Jenderal Pajak Ambil Tindakan Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengambil tindakan berupa pembinaan terhadap pegawainya yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat...

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata.

Rabu , 14 Aug 2024, 06:30 WIB

Kemenkeu Naikkan Anggaran IKN Jadi Rp 42,5 Triliun pada 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp 42,5 triliun. Padahal, angka yang ditetapkan di nota keuangan tahun lalu untuk IKN sebesar Rp 40,6 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, kenaikan anggaran terjadi karena perlunya tambahan dana untuk sejumlah penyempurnaan infrastruktur yang dibangun di IKN. Termasuk pembangunan jalan tol untuk mempersingkat waktu...

Selasa , 06 Aug 2024, 22:01 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Terjaga, Lelang SUN Diminati Investor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian...

Selasa , 06 Aug 2024, 13:57 WIB

Insentif Pajak Perumahan Diyakini Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF...

Selasa , 06 Aug 2024, 11:50 WIB

Kata Kemenkeu Soal Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2024: Masih Sesuai Jalur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan...

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya bauran kebijakan fiskal dan makroekonomi yang tepat untuk pendanaan transisi ekonomi.

Kamis , 25 Jul 2024, 22:00 WIB

Menkeu Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Bauran Fiskal Makroekonomi di COP28

Pegawai melayani wajib pajak (WP) yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di pusat perbelanjaan.

Kamis , 25 Jul 2024, 10:10 WIB

Wajib Pajak Pribadi tak Perlu Lapor SPT Lagi? Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Senin , 22 Jul 2024, 13:59 WIB

Airlangga Sebut Gaji PNS Naik pada 2025, Ini Penjelasan Kemenkeu

Bea Cukai Bandar Lampung dan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) musnahkan 40 juta batang rokok ilegal di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung pada Selasa, 25 Juni 2024.

Jumat , 19 Jul 2024, 22:11 WIB

Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok Jangan Sampai Suburkan Rokok Ilegal

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan tiga proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan target investasi ditaksir mencapai Rp 3,8 triliun.

Jumat , 19 Jul 2024, 17:28 WIB

Targetkan Investasi Rp 3,8 Triliun, Kemenkeu Siapkan 3 Proyek KPBU SPAM

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyambut Thomas Djiwandono yang baru dilantik sebagai Wamenkeu di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Kamis , 18 Jul 2024, 18:41 WIB

Sri Mulyani Semringah Sambut Kedatangan Thomas Djiwandono

Kamis , 18 Jul 2024, 18:01 WIB

YLKI Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Impor Ilegal

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kedua kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) dan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers usai penandatanganan berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti di Jakarta, Jumat (5/7/2024). Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani berita acara serah terima dan penetapan status penggunaan aset properti eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp2,77 triliun untuk diserahkan kepada sembilan kementerian/lembaga.

Jumat , 05 Jul 2024, 20:00 WIB

In Picture: Kemenko Polhukam Serahkan Aset Properti BLBI Senilai Rp 2,77 Triliun

Kasus kredit macet yang dialami BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan, (ilustrasi).

Rabu , 03 Jul 2024, 17:32 WIB

Kredit Macet di LPEI Milik Kemenkeu. Pengamat: Prioritaskan BUMN Berada di Satu Pintu

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi APBN 2024 hingga akhir Mei mengalami defisit. (ilustrasi)

Jumat , 28 Jun 2024, 16:46 WIB

Kemenkeu Laporkan APBN Defisit, Penerimaan Negara Merosot, Berbahayakah?

Seorang anak membawa beras yang dibeli saat penyelenggaraan program Bulog Siaga di Jalan Jambu, Mulyaharja, Kota Bogor, (ilustrasi)

Jumat , 28 Jun 2024, 14:17 WIB

Hingga Mei 2024, Belanja Bansos Tembus Rp 70,5 Triliun

Teller menghitung mata uang Dolar AS di kantor cabang Bank Muamalat Bintaro Jaya, Tangerang Selatan.

Kamis , 27 Jun 2024, 23:17 WIB

Menkeu: Pelemahan Rupiah Dipengaruhi oleh Kekecewaan Pasar

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya pada kegiatan yang mendukung investasi hijau untuk pembangunan berkelanjutan.

Menkeu Apresiasi Investasi Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya pada kegiatan yang mendukung investasi hijau untuk pembangunan berkelanjutan. Hal itu setelah Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI meneken MoU dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PPI), dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Menurut dia, hal itu tentunya tidak terlepas dari upaya kita bersama...

Selasa , 04 Jun 2024, 14:49 WIB

Capai Indonesia Emas 2045, Sri Mulyani Dukung Program Makan Bergizi

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi.

Jumat , 31 May 2024, 22:45 WIB

Kemenkeu: Dana Tapera Bukan untuk Belanja Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berjalan bersama Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad (kiri) usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024). Pertemuan antara Menkeu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran tersebut guna menyelaraskan RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan saat ini dengan program kerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Jumat , 31 May 2024, 17:23 WIB

In Picture: Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Sri Mulyani

Kementerian Keuangan menggelar Media Gathering, guna membahas peran Kemenkeu dalam mendukung penanganan perubahan iklim, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/5/2024).

Kamis , 30 May 2024, 17:48 WIB

Kemenkeu Imbau Pemda Terapkan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pada APBD

Ilustrasi kerja bea cukai memeriksa barang masuk dari luar negeri di pelabuhan.

Kamis , 23 May 2024, 20:41 WIB

Ombudsman Minta Ditjen Bea Cukai Berbenah

Pengaturan impor memberikan dampak positif bagi sektor industri baja

Kamis , 23 May 2024, 16:48 WIB

Industri Sebut Pencabutan Permendag 36/2023 Hanya Untungkan Importir Nakal

Selasa , 21 May 2024, 23:40 WIB

Kemenkeu Sebut APBN Siap Mendukung Penyelesaian Permasalahan Air

Senin , 20 May 2024, 16:29 WIB

Siapkan RAPBN 2025, Ini Target Pertumbuhan Ekonomi dari Sri Mulyani

Rabu , 15 May 2024, 18:13 WIB

Bea Cukai Disorot Masyarakat, Sri Mulyani Menghadap Jokowi

Rabu , 08 May 2024, 13:42 WIB

Pemerintah Bakal Lelang SUN Pekan Depan, Incar Dana Rp 33 Triliun

Selasa , 07 May 2024, 23:14 WIB

Sederet Pengamat Ajak Publik Dukung Kinerja Bea Cukai

Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati.

Senin , 06 May 2024, 23:00 WIB

Sri Mulyani: It is Necessary to Mobilize Trillions of US Dollars to Handle Climate Change

Ahad , 05 May 2024, 23:31 WIB

Sri Mulyani Temui Bos ADB Bahas Pendanaan Transisi Energi

Ahad , 05 May 2024, 16:57 WIB

Sri Mulyani: Perlu Mobilisasi Triliunan Dolar AS Atasi Perubahan Iklim

Ilustrasi Dana Desa. Dengan Dana Desa, yang merupakan sumber pendapatan terbesar desa memiliki kapasitas fiskal yang kuat untuk mengatasi kendala permodalan guna mendorong dan mengembangkan potensi

Kamis , 02 May 2024, 23:19 WIB

Kemenkeu Tinjau Pemanfaatan Anggaran APBN di Desa

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman.

Kamis , 02 May 2024, 22:59 WIB

Kemenkeu Ingatkan Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Desa

Kementerian Keuangan menggelar Press Tour di Gunung Kidul, Yogyakarta, Kamis (2/5/2024).

Kemenkeu Minta Kembangkan Potensi Desa Dulu Sebelum Dirikan BUMDes

REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, sebelum mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), potensi desa perlu dipetakan dahulu. Sebab, selama ini banyak desa mendirikan BUMDes tapi belum melakukan pemetaan potensi. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Jaka Sucipta khawatir pendirian BUMDes tersebut dapat merugikan. "Misalnya desa sudah punya BUMDes, sudah bagus,...

Sabtu , 27 Apr 2024, 16:36 WIB