#kontrak-freeport

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan memberikan pidatonya saat Peringatan 40 tahun Penerjunan di Kota Dili oleh Satuan Tugas Nanggala V di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Senin (7/12).(Republika/Raisan Al Farisi)

Senin , 14 Dec 2015, 12:41 WIB

Kehadiran Pimpinan MKD di Jumpa Pers Luhut Dinilai Wajar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai wajar pimpinan MKD menghadiri acara klarifikasi Menko Luhut Binsar Pandjaitan terkait skandal 'Papa Minta...

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.

Senin , 14 Dec 2015, 11:30 WIB

Kesaksian Luhut di MKD Dinilai akan Sangat Berguna

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menghadirkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan untuk dimintai keterangan terkait skandal pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Dalam rekaman yang memuat suara Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, nama Luhut disebut hingga 66...

Senin , 14 Dec 2015, 10:57 WIB

Riza Chalid tak Hadir Lagi di Sidang MKD?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR menjadwalkan...

Senin , 14 Dec 2015, 10:45 WIB

Pemerintah Harus Antisipasi Syarat yang Menguntungkan Freeport

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Direktur Puskepi Sofyano Zakaria mendesak Pemerintah...

Senin , 14 Dec 2015, 00:29 WIB

Skenario ‘Freeport Gate’ Sasar UU Minerba

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy menilai...

Senin , 14 Dec 2015, 00:00 WIB

Freeport dan Kisah Panjang Posisi AS di Indonesia

Ketua DPR Setya Novanto usai mengikuti Sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (7/12).

Ahad , 13 Dec 2015, 21:29 WIB

Komite Penyelamat Nawacita Nilai MKD 'Masuk Angin'

Aktivitas penambangan di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua.

Sabtu , 12 Dec 2015, 20:21 WIB

KP3I: Kok Kita Bisa Diadu Domba Freeport

Anggota Pansus Pelindo, Masinton Pasaribu mengikuti rapat kerja dengan Pansus hak angket Pelindo II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

Sabtu , 12 Dec 2015, 15:56 WIB

PDIP, Gerindra, dan PAN Sepakat Bentuk Pansus Freeport

Sabtu , 12 Dec 2015, 10:57 WIB

Fadli Zon: Pemburu Rente Sebenarnya Sudirman Said

Jumat , 11 Dec 2015, 22:13 WIB

Ini Alasan Polda Tolak Laporan Setya Novanto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan.

Jumat , 11 Dec 2015, 20:35 WIB

MKD Pastikan Panggil Luhut Pekan Depan

Jumat , 11 Dec 2015, 20:09 WIB

Luhut Naik Pitam

Jumat , 11 Dec 2015, 19:56 WIB

Luhut Klarifikasi Tuduhan Terlibat Kasus Freeport

Jumat , 11 Dec 2015, 19:08 WIB

Luhut Tegaskan Pemerintah tak Setuju Perpanjangan Kontrak Freeport

Jumat , 11 Dec 2015, 18:25 WIB

Jaksa Agung Tantang Politikus PKS

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin

Jumat , 11 Dec 2015, 14:54 WIB

Golkar Tuding Bos Freeport Persulit Kerja MKD

PDIP: Sidang MKD Tertutup Kecewakan Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang diselenggarakan secara tertutup ketika memeriksa Ketua DPR RI sebagai teradu mengecewakan masyarakat."Sidang MKD diselenggarakan secara tertutup atas permintaan terperiksa, Setya Novanto. MKD tidak bisa memaksa menyelenggarakan sidang secara terbuka. Namun, sidang secara tertutup tentu mengecewakan masyarakat yang menginginkan sidang secara terbuka," kata...

Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahan ketika ditanya sejumlah wartawan terkait kasus dugaan pencatutan namanya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam permintaan saham Freeport, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12).

Kamis , 10 Dec 2015, 00:34 WIB

Pengamat: Penegak Hukum Mestinya Respons Cepat Kemarahan Jokowi

Rabu , 09 Dec 2015, 20:15 WIB

Wakil Ketua MKD: Riza Chalid tak Bisa Dicegah ke LN

Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan HAM (Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan(kanan) berbincang bersama Kapolri Kenderal Pol Badrodin Haiti (kiri)saat melakukan telekonferensi vidio dengan jajaran Polda yang mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala

Rabu , 09 Dec 2015, 19:37 WIB

Jika tak Diperiksa MKD, Luhut Buka-bukaan di Jumpa Pers

Rabu , 09 Dec 2015, 19:16 WIB

Freeport Bawa Indonesia Kembali ke Masa Penjajahan

Pimpinan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) siap menyidangkan kasus Ketua DPR Setya Novanto.

Rabu , 09 Dec 2015, 18:57 WIB

MKD Tetap Minta Rekaman Asli Pembicaraan Setya Novanto

Rabu , 09 Dec 2015, 18:20 WIB

Sidang MKD Masih Belum Ada Hasil

Rabu , 09 Dec 2015, 12:59 WIB

JK: Jika Ada Gejala Kejahatan, Setnov Wajib Diperiksa

Rabu , 09 Dec 2015, 12:25 WIB

Jika Benar Presiden Instruksikan Cari Riza Chalid, JK Minta Polri Taat

Rabu , 09 Dec 2015, 06:52 WIB

Kapolri Ibaratkan Rekaman Freeport Seperti CCTV

Rabu , 09 Dec 2015, 06:38 WIB

Kapolri: Belum Ada Permintaan Cari Reza Chalid

Selasa , 08 Dec 2015, 21:32 WIB

Bos Freeport Jawab Sembilan Pertanyaan Kejakgung

Selasa , 08 Dec 2015, 20:56 WIB

Kader PDIP Blak-blakan Soal Sosok Misterius Riza Chalid

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Ketua Wantim MUI) Din Syamsuddin (kanan) didampingi Wakil Ketua Wantim MUI Didin Hafiduddin memberikan keterangan pers pada tentang konsep bela Negara, di Jakarta, Kamis (26/11).

Selasa , 08 Dec 2015, 19:44 WIB

Sidang MKD, Din Syamsuddin: Memalukan dan Memilukan

Selasa , 08 Dec 2015, 19:23 WIB

Pengacara Setya Novanto: Rekaman Bos Freeport Harus Diperiksa Ahli

Selasa , 08 Dec 2015, 16:47 WIB

KPK Siap Supervisi Kasus Skandal Freeport

Selasa , 08 Dec 2015, 16:40 WIB

Cari Riza Chalid, Kejagung Minta Bantuan Intelijen

Fraksi PPP Buat Mosi tidak Percaya untuk Setya Novanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PPP menilai Ketua DPR Setya Novanto telah memecah belah partai tersebut. Anggota Fraksi PPP dari Komisi VII, Joko Purwanto menilai, Setya terbukti memutuskan secara sepihak pergantian unsur Fraksi PPP di dalam keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dari Zainut Tauhid menjadi Dimyati Natakusumah. Joko melanjutkan, pihaknya akan melaporkan Setya ke MKD karena diduga telah melanggar kode...

Selasa , 08 Dec 2015, 08:21 WIB