Senin , 19 Jul 2021, 09:45 WIB

Turki Kecam Pengadilan UE Izinkan Larangan Jilbab di Kantor

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki mengutuk keputusan pengadilan tinggi Uni Eropa yang mengizinkan perusahaan-perusahaan di negara-negara anggota blok itu untuk melarang karyawannya memakai penutup kelapa. Kementerian Luar Negeri Turki menegaskan...

Kamis , 16 Mar 2017, 06:11 WIB

PM Inggris Sebut Berjilbab adalah Hak Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengatakan pemerintah tidak semestinya mengatur kaum perempuan terkait busana yang hendak mereka kenakan. Pernyataan itu disampaikannya sebagai respons atas putusan Pengadilan Tinggi Uni Eropa yang melegalkan perusahaan-perusahaan di Benua Biru melarang pegawai mereka mengenakan simbol keagamaan di lingkungan tempat kerja, termasuk jilbab.“Kami memiliki tradisi kebebasan berekspresi yang kuat di negeri ini....