Selasa , 18 Feb 2020, 10:28 WIB

Soal PP Gantikan UU, Airlangga: Ada Salah Pengertian

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis tudingan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang digodok memberi celah otoriter bagi pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa secara...

Selasa , 18 Feb 2020, 10:20 WIB

Istana Harus Buktikan Omnibus Law Bukan Bentuk Otoriter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio merespons berbagai polemik yang muncul setelah Pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law Rancangan Undang undang Cita Kerja ke DPR. Sejumlah pasal dinilai rancu dan tidak sedikit menguatkan kesan adanya sikap otoriter Pemerintah.Hendri meminta Pemerintah mampu menjelaskan pasal-pasal yang menjadi sorotan masyarakat. "Istana harus...