Jumat , 21 Feb 2020, 07:16 WIB

Alasan Politikus PDIP Dukung Aturan Halal dalam Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka mengungkapkan alasan dirinya mendukung pengaturan sertifikasi halal dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Aturan itu memungkinkan ormas Islam yang...

Kamis , 20 Feb 2020, 19:44 WIB

Wapres: Selain Ormas, Perguruan Tinggi Bisa Pemeriksa Halal

REPUBLIKA.CO.ID,LOMBOK TENGAH -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui dalam Rancangan undang-undang Omnibus Law diatur mengenai kewenangan memberikan sertifikat halal hanya dipegang oleh Badan Penyelengaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, BPJPH akan melibatkan ormas-ormas maupun perguruan tinggi sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH). "Itu sedang dibicarakan, ormas-ormas itu nanti membuat LPH lembaga pemeriksa halal, nah bukan hanya ormas, perguruan tinggi juga boleh....