#pajak-kartu-perdana

Pedagang memilah kartu perdana di gerai Bandung Electronic Center, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (30/1). Menteri Keuangan Sri Mulyani memberlakukan aturan terkait pemungutan PPN dan PPh kepada penyelenggara jasa telekomunikasi hingga distributor tingkat II (server) untuk penjualan pulsa, voucer, kartu perdana, token listrik mulai 1 Februari 2021.

Sabtu , 06 Feb 2021, 11:10 WIB

Pakar ITB Sebut Pajak Pulsa tidak Bebani Konsumen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mulai bulan ini, peraturan baru pemerintah soal pengenaan pajak untuk pulsa seluler, voucher, kartu perdana, dan token listrik, berlaku efektif. Ketika diumumkan pada 29 Januari 2021,...

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Sabtu , 30 Jan 2021, 14:09 WIB

Stafsus: Aturan Pajak Pulsa Untungkan Publik dan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/2021 terkait pemungutan pajak atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik menguntungkan publik dan negara. Peraturan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum dan pemungutan disederhanakan. “Jadi sesungguhnya tak perlu terjadi polemik dan kontroversi. Ini hal yg biasa, bahkan menguntungkan publik dan negara,” katanya dalam cuitan di akun...

Sabtu , 30 Jan 2021, 13:02 WIB

#pajak-kartu-perdana

Pakar ITB Sebut Pajak Pulsa tidak Bebani Konsumen

Stafsus: Aturan Pajak Pulsa Untungkan Publik dan Negara

Operator Seluler Pelajari Aturan Pungutan Pajak Pulsa

Kemenkeu Pastikan Harga Pulsa dan Token Listrik tak Berubah

Beli Pulsa, Kartu Perdana, dan Token Listrik akan Dipajaki