Rabu , 07 Dec 2022, 14:20 WIB

Fraksi Demokrat Ingatkan KUHP tidak Sampai Mengkriminalisasi Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, ia berharap tidak sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. "Perlu dipastikan bahwa...

Selasa , 06 Dec 2022, 22:14 WIB

Soal Pasal Karet Penghinaan Presiden Masih Jadi Catatan di RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai Pasal 240 dan 218 dalam Revisi Kitab Undang-undang hukum pidana (RKUHP) bisa menjadi pasal karet. Sehingga, menurutnya pula, akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara monarki, bukan demokrasi.“Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta untuk pasal ini dicabut dan kemarin juga...