Selasa , 19 Mar 2013, 14:15 WIB

MK Kritik Pemerintah Soal Aturan Sengketa Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengkritik kebijakan pemerintah dalam membuat aturan pemilukada yang dinilai hanya bersifat seremonial dan tidak menyentuh substansi. Idealnya RUU Pilkada bukan terfokus membahas masalah...

Selasa , 19 Mar 2013, 12:49 WIB

Pilkada Serentak, Sengketa Tak Lagi Ditangani MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menginginkan pemilukada digelar serentak demi efisiensi biaya. Aturan itu tertuang dalam RUU Pilkada yang tengah dibahas bersama dengan Komisi II DPR. Dampaknya, maka sengketa pemilukada tidak lagi disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau opsi itu disetujui maka gugatan pemilukada akan disidangkan di pengadilan ad hoc di setiap daerah," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, Selasa...