Jumat , 07 Oct 2016, 20:19 WIB

KPK Tegaskan Penyimpangan Dana Parpol Bisa Dipidana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menegaskan penyimpangan dana bantuan keuangan partai politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dipidana. Menurutnya...

Jumat , 18 Mar 2011, 07:38 WIB

Saatnya, Penyimpangan Dana Partai Politik Masuk Kategori Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Untuk melepaskan hukum dari "cengkaman" politik, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamengkas berpendapat bahwa sebaiknya memang penyimpangan dana partai politik dikategorikan ke dalam korupsi."Mungkin saja. Tapi tentu mereka berkeberatan karena tidak ada aturan yang mewajibkan hal itu (melaporkan pendanaan parpol kepada Komisi Pemberantasan Korupsi layaknya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)," kata Erry di Jakarta, Kamis.Memungkinkan bagi seluruh...