Selasa , 18 Feb 2020, 21:26 WIB

Dewan Pers Ingatkan Pemerintah tak Buat Turunan UU Pers

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengingatkan pemerintah dan DPR RI untuk tidak membuat peraturan turunan UU Pers. Dalam draf omnibus law, terdapat...

Selasa , 18 Feb 2020, 06:05 WIB

Anggota DPR Ini Sebut Omnibus Law Bela Kerja Pers

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Willy Aditya mengomentari terkait adanya sanksi bagi pihak yang menghambat kerja pers sebagaimana disebutkan dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 18 (1). Menurutnya aturan tersebut bentuk dari keseriusan pemerintah untuk membela kerja pers.  "Dengan intensitas sanksi yang dinaikan harusnya kita bisa melihat kesungguhan pemerintah untuk melindungi kerja pers. Catatan teman-teman tentang besaran sanksi...