Kamis , 19 Sep 2013, 20:18 WIB

KPU Minta Kebutuhan Pengadaan Logistik Pemilu Dihitung Cermat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan semua satuan kerja yang berjumlah 531 satker harus menuntaskan analisis kebutuhan logistik pemilu sebelum proses lelang dimulai. "Semua...

Kamis , 19 Sep 2013, 20:10 WIB

KPU Tak Bisa Langsung Coret Perusahaan Penyedia Logistik Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa mencoret perusahaan yang dinyatakan bermasalah pada pengadaan logistik pada pemilu periode 2009. Karena larangan bagi perusahaan bermasalah hanya berlaku selama dua tahun. "Blacklist bagi rekanan dan penyedia logistik yang bermasalah pada pemilu 2009 hanya berlaku dua tahun. Sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah, jadi kami tak bisa menghalangi...