Advertisement

#perwakilan-asing-kritik-kuhp

Massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP melakukan aksi berkemah di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya, mereka menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan DPR RI, karena dinilai proses pembentukannya tidak partisipatif dan transparan serta memiliki pasal-pasal yang bermasalah yang berpotensi mengancam hak-hak masyarakat. Republika/Thoudy Badai

Senin , 12 Dec 2022, 14:19 WIB

Kemenlu Panggil Perwakilan PBB Terkait Kritik Soal KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memanggil perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait komentarnya tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemenlu mengatakan, akan menjelaskan kepada perwakilan luar negeri...

Next

Advertisement

close ×