#sertifikasi-halal-umk

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (kedua kanan) dan Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna (kanan) meninjau pelaku UMKM di Jakarta, Jumat (8/3/2024). BSI mendorong peningkatan ekosistem halal melalui penguatan potensi UMKM dengan program Selasar (Sertifikasi Halal Tanpa Bayar). Pada tahap awal, BSI menyediakan sertifikat halal ini kepada 1.000 UMKM dari segmen food & beverages, kosmetik, dan fashion. Hal ini dilakukan untuk memberikan stimulus bagi para UMKM agar usahanya bisa segera naik kelas.

Kamis , 16 May 2024, 16:17 WIB

Pemerintah Diminta Siapkan Anggaran Self Declare Usai Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham menilai pemerintah perlu mempersiapkan penganggaran yang cukup untuk fasilitasi sertifikasi halal UMK melalui program self declare....

Petugas memberikan sosialisasi sertifikasi halal kepada pedagang tahu di Pasar Srago, Klaten, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2024). Kementerian Agama Kabupaten Klaten memberikan edukasi kepada pedagang dan pelaku usaha makanan dan minuman untuk mendaftarkan sertifikasi halal gratis dalam program Wajib Halal Oktober (WHO) 2024.

Kamis , 16 May 2024, 15:47 WIB

Kewajiban Sertifikasi Halal UMK Ditunda Hingga 2026, BPJPH Segera Siapkan Payung Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham mengatakan BPJPH segera membahas hal teknis setelah adanya keputusan pemerintah yang menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK) dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Aqil mengatakan, BPJPH akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kementerian Koperasi...

Kamis , 16 May 2024, 07:10 WIB