#sidang-ktp-elektronik

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa, bersama anggota memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan dengan sejumlah tahanan korupsi KPK saat mengunjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jabar, Kamis (6/7).

Ahad , 09 Jul 2017, 14:17 WIB

ICW Nilai Keabsahan Hukum Pansus Angket KPK Belum Jelas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meminta Presiden RI Joko Widodo mengumpulkan partai-partai pendukungnya agar bisa menarik diri dari Pansus Hak Angket KPK. Menurutnya, pimpinan...

Ahad , 09 Jul 2017, 14:00 WIB

ICW: Napi Korupsi Pendukung Utama Pansus Angket KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana tak melihat urgensitas atas kunjungan Pansus Angket DPR terhadap KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung. Dia mengkhawatirkan upaya ini memang menjadi pintu masuk revisi UU KPK. "Kami tidak bisa menemukan apa sebenarnya tujuan mendatangi narapidana korupsi dan berdiskusi selama delapan jam dengan orang-orang yang sudah nyata terbukti melakukan korupsi," kata...

Jumat , 07 Jul 2017, 20:39 WIB

Pansus Temui Napi Korupsi, Masinton: Banyak Cerita 'Horor'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu...

Jumat , 07 Jul 2017, 20:00 WIB

Mantan Pimpinan Beri Dukungan Penuh kepada KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi...

Jumat , 07 Jul 2017, 17:31 WIB

Pansus Angket KPK Galang Dukungan Kalangan Akademisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi...

Jumat , 07 Jul 2017, 14:41 WIB

Ruki: KPK Seperti Pemain Asing yang Didatangkan ke Indonesia

Jumat , 07 Jul 2017, 12:05 WIB

DPR Minta Penjadwalan Ulang Pemanggilan Setya Novanto

Jumat , 07 Jul 2017, 11:11 WIB

Jazuli Juwaini Bantah Mengetahui Proses Penganggaran KTP-El

Kamis , 06 Jul 2017, 11:42 WIB

KPK akan Periksa Agun Gunandjar

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa (kedua kanan), bersama anggota Pansus lainnya.

Kamis , 06 Jul 2017, 07:32 WIB

Indriyanto Kritik Rencana Pansus Datangi Napi Korupsi

Kamis , 06 Jul 2017, 06:18 WIB

Saran Mantan Pimpinan KPK Atas 'Serangan' Pansus

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa

Kamis , 06 Jul 2017, 02:15 WIB

Temui Napi Korupsi, Ini Tujuan Pansus Angket KPK

Selasa , 04 Jul 2017, 08:08 WIB

KPK tak Permasalahkan Rencana Pansus Temui Napi Korupsi

Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani

Selasa , 04 Jul 2017, 07:03 WIB

KPK Limpahkan Berkas Perkara Miryam S Haryani

Suasana rapat panitia khusus angket KPK di Kompleks Parlemen,Jakarta, Senin (19/6).

Jumat , 23 Jun 2017, 03:53 WIB

Balas Dendam Disebut Latar Belakangi Hak Angket KPK

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar, Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Dossy Iskandar,dan Taufiqulhadi (dari kiri) saat memimpin rapat panitia khusus angket KPK di Kompleks Parlemen,Jakarta, Senin (19/6).

Rabu , 21 Jun 2017, 15:00 WIB

Pansus: Belum Ada Bahas Pembekuan Anggaran KPK dan Polri

Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani

Rabu , 21 Jun 2017, 13:15 WIB

Miryam Siap Hadiri Panggilan Pansus Angket

DPR Pertanyakan Pernyataan Kapolri Soal Pemanggilan Miryam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bahwa UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD khususnya tentang pelaksanaan panggil paksa itu tidak jelas hukum acaranya."Jujur saya agak terkejut mendengar pernyataan Kapolri Tito Karnavian bahwa UU MD3 khususnya tentang pelaksanaan panggil paksa itu tidak jelas hukum acaranya...

Selasa , 20 Jun 2017, 14:45 WIB

Tolak Bantu Jemput Miryam, Ini Saran Pansus untuk Kapolri

Sabtu , 17 Jun 2017, 16:58 WIB

Pansus KPK DPR Bakal Datangi Sel Tahanan Miryam

Sabtu , 17 Jun 2017, 15:42 WIB

Sikap KPK tak Izinkan Miryam Hadiri Pansus Dinilai Tepat

Kamis , 15 Jun 2017, 22:57 WIB

Grace Natalie: Jangan Pilih Parpol Lemahkan KPK

Rabu , 14 Jun 2017, 19:39 WIB

KPK: Pansus tak Perlu Panggil Miryam

Rabu , 14 Jun 2017, 18:01 WIB

Pansus Hak Angket KPK Panggil Miryam Senin Depan

Rabu , 14 Jun 2017, 11:14 WIB

'Lebih Baik Tambah Jumlah Penyidik KPK daripada Pansus'

Selasa , 13 Jun 2017, 17:42 WIB

KPK Belum Putuskan Hadiri Panggilan Pansus Angket

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kanan) memimpin rapat pemilihan Ketua Pansus Angket KPK di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Senin , 12 Jun 2017, 15:55 WIB

Pengamat: Pansus KPK Hanya untuk Kepentingan Elite

Senin , 12 Jun 2017, 13:11 WIB

LBH Keadilan: KPK Harus Berani Hadapi Pansus Angket

Kamis , 08 Jun 2017, 07:05 WIB

KPK Diharapkan Terima Masukan dari Berbagai Kalangan

Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan (ilustrasi)

Jumat , 02 Jun 2017, 20:20 WIB

Markus Nari Bantah Pengaruhi Miryam Batalkan BAP

Jumat , 02 Jun 2017, 14:03 WIB

KPK Bakal Periksa Pengacara Miryam

Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Markus Nari

Rabu , 31 May 2017, 20:18 WIB

KPK Geledah Dua Rumah Markus Nari

Rapat Paripurna DPR soal hak angket KPK diwarnai aksi walk out

Selasa , 30 May 2017, 16:39 WIB

Sejumlah Anggota Fraksi PKS Walk Out dari Rapat Paripurna

Pengusaha, Andi Agustinus atau Andi Narogong berjalan memasuki ruangan untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan Terdakwa dugaan kasus korupsi KTP Elektronik, Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Senin (29/5).

Senin , 29 May 2017, 19:11 WIB

Andi Narogong Bantah Temui Setnov untuk Proyek KTP-El

Tersangka pemberi keterangan palsu dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani berjalan memasuki kendaraan tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/5).

KPK Setujui Pertimbangan Hukum Hakim Tolak Praperadilan Miryam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setiadi menyetujui soal pertimbangan dasar hukum dari hakim untuk menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani. "Jadi saya kembali mengutip apa yang menjadi pertimbangan hakim tunggal praperadilan bahwa beliau tadi menyampaikan dasar hukumnya salah satunya adalah Pasal 1 ayat...

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang

Selasa , 23 May 2017, 15:13 WIB