Advertisement
#tumpang-tindih-kebijakan
Kamis , 25 Feb 2016, 11:19 WIB
Wapres JK Minta Maaf, Ada Apa?
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan yang kerap berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah acap kali membuat sejumlah investor kebingungan untuk menanamkan modal mereka di daerah. Aturan yang tidak sejalan itu...
Kamis , 11 Jun 2015, 17:41 WIB
Tumpang Tindih Kebijakan Buat Indonesia Jadi 'Sarang Mafia'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah menyebut, negara berpotensi kehilangan penerimaan dari sektor pertambangan untuk sektor iuran tetap sebesar Rp 1,5 triliun. Hal tersebut disebabkan dibiarkannya tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah selama bertahun-tahun hingga kini. “Overlapping misalnya di perizinan perizinan antara tambang dengan sawit, tambang di area...
Selasa , 21 Oct 2014, 15:34 WIB
Ahok Sebut di DKI Kerap Terjadi Tumpang Tindih Kebijakan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki...