Rabu , 19 Jan 2011, 14:18 WIB

MK Diminta Hapus Wewenang DPR Tafsirkan Masa Jabatan Ketua KPK

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak memberi DPR wewenang menanfsirkan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Uji materi Undang-Undang (UU) No.30/2002. "Kami...