#uu-nomor-18-tahun-2008

Turis berjalan di antara puing-puing dan sampah plastik di Kuta, Bali. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pihaknya berupaya pengurangan sampah plastik. Saat ini ada dua regulasi untuk memastikannya yaitu UU N0. 18/ 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 15 sudah diamanatkan bahwa Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam yang lebih lanjut secara teknis telah diatur dalam PermenLHK P.75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Senin , 16 Jan 2023, 20:19 WIB

KLHK Upayakan Pengurangan Sampah Plastik Lewat Peta Jalan Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pihaknya berupaya pengurangan sampah plastik. Saat ini ada dua...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat kerja untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada rapat kerja juga mengundang Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah.

Ahad , 27 Nov 2022, 16:33 WIB

Menteri Siti Ungkap Pandangan Terkait Revisi UU Pengelolaan Sampah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat kerja untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada rapat kerja juga mengundang Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah. Menteri Siti pada rapat kerja bersama Baleg...

Selasa , 21 Jul 2020, 23:41 WIB

Pemerintah Diminta Bentuk Badan Penanganan Sampah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu membentuk badan nasional penanggulangan...

close ×