#uu-pilkada-disahkan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung (kiri) menyerahkan dokumen UU Pilkada kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

Selasa , 14 Jul 2020, 19:35 WIB

In Picture: DPR Sahkan UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa...

Ilustrasi Pilkada Damai, Pilkada Serentak

Jumat , 10 Jun 2016, 17:06 WIB

Pengamat: Revisi UU Pilkada Bisa Pangkas Kemandirian KPU

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Dalam revisi Undang-Undang Pilkada telah diatur urusan konsultasi KPU dan DPR yang bersifat mengikat. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya yakni apakah konsultasi tersebut dengan sendirinya menjadi representasi suara dan pandangan pemerintah yang sudah jelas ikut dalam pembahasan UU atau tidak. Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan revisi UU Pilkada menimbulkan kerancuan akibat...

Rabu , 08 Jun 2016, 14:51 WIB

#uu-pilkada-disahkan

In Picture: DPR Sahkan UU Pilkada

Pengamat: Revisi UU Pilkada Bisa Pangkas Kemandirian KPU

Mendagri Pastikan Pilkada Mendatang Aman

Komisi II DPR Bantah 'Pasung' KPU dan Bawaslu

Baru Saja Disahkan, UU Pilkada Sudah akan Di-Judicial Review