#wacana-ppn-bahan-pokok

Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan sektor pendidikan melalui perluasan objek PPN. Misbakhun dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sembako atau bahan pokok, sektor pendidikan, dan kesehatan tidak boleh dipungut pajak.

Sabtu , 12 Jun 2021, 23:19 WIB

Anggota DPR: Sembako dan Pendidikan tak Boleh Kena Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritisi rencana Kementerian Keuangan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan sektor pendidikan melalui perluasan objek PPN. Misbakhun dalam keterangan tertulisnya...

Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, dengan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 13 kategori bahan pokok.

Sabtu , 12 Jun 2021, 22:22 WIB

Pakar: Wacana Pajak Bahan Pokok Ganggu Kestabilan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pakar Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan wacana pemerintah ingin mengenakan pajak terhadap kebutuhan pokok bukan suatu hal yang positif terhadap stabilitas perekonomian Indonesia. Menurut dia, hal itu justru memperparah keadaan ekonomi yang sudah terpuruk karena situasi pandemi covid-19 berkepanjangan. "Saya percaya wacana itu tidak positif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia yang makin parah dilanda krisis pandemi. Mampu saja...

close ×