REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Bashar al-Assad akan tetap presiden dan memimpin setiap pemerintah peralihan yang disetujui dalam perundingan perdamaian Jenewa. Hal tersebut disampaikan Menteri Informasi Suriah, Omran al-Zohbi dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi, SANA.
Dikatakannya, penerapan hasil perundingan itu akan dilakukan bulan depan. "Jika ada yang menganggap kami ke pertemuan perdamaian Jenewa akan menyerahkan kunci Damaskus, maka ia sebaiknya tidak pergi," katanya, seperti dikutip dari AFP. "Keputusan itu tergantung pada Presiden Bashar. ia akan memimpin periode transisi, jika itu ada. Ia adalah pemimpin Suriah dan ia akan tetap presiden Suriah," katanya.
Zohbi juga mengatakan bahwa Arab Saudi, pendukung kuat pemberontak, harus tidak diikutsertakan dalam konferensi perdamaian itu. Pemberontak yang memerangi pemerintah Bashar dalam perang yang telah menewaskan lebih dari 126 ribu orang sejak Maret 2011 menegaskan ia harus mundur sebagai bagian dari setiap pemerintah peralihan.
Kedua pihak menurut rencana akan bertemu di Jenewa 22 Januari dalam perundingan yang ditengahi oleh utusan PBB-Liga Arab Lakhdar Brahimi. Tetapi sengketa mengenai peran Bashar dalam pemerintah transisi itu, dan perpecahan di kalangan oposisi dan pemberontak yang bertempur di lapangan menimbulkan keraguan apakah kedua pihak dapat mencapai satu perjanjian yang dapat dilaksanakan.
Koalisi Nasional, satu kelompok induk oposisi, menuntut pembentukan satu badan pemerintah transisi dengan kekuasaan eksekutif penuh yang tidak melibatkan Bashar dan para pendukungnya.
