Sabtu 18 Jul 2020 16:11 WIB

IPB Siap Lanjutkan Kajian Bogor Raya

Pemaparan pada awal Januari 2020 masih berupaya kajian awal Bogor Raya.

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Yudha Manggala P Putra
Tugu Kujang di Bogor.
Tugu Kujang di Bogor.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kajian Bogor Raya belum menghasilkan rekomendasi secara final mengenai kebijakan yang bisa diambil pemerintah. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, kajian tetap dapat dilanjutkan.

Institut Pertanian Bogor (IPB) University telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan kajian Bogor Raya. "Intinya IPB siap melakukan kajian kalo diminta (pemerintah) kota/kabupaten, kita siap," kata Rektor IPB University Prof Dr Arif Satria, Sabtu (18/7).

Arif menjelaskan, pemaparan pada awal Januari 2020 masih berupaya kajian awal yang bersifat gambaran besar berdasarkan penelitian sebelumnya dan verivikasi di lapangan. Sehingga, masih diperlukan kajian lanjutan untuk mendapatkan hasil studi yang lebih tajam dan konkret.

"Tetapi untuk bisa mengarah pada rekomendasi yang kongkret butuh kajian lanjutan. Kita menunggu tugas dari pemerintah," jelas Arif.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan kajian Bogor Raya tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) University melalui Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University, Bima mengklaim kajian itu akan lebih dipertajam.

"Harusnya lanjut ya, karena kemarin baru awal. Nanti saya cek lagi ke Pak Rektor (IPB)," kata Bima saat ditemui di Kota Bogor, Sabtu (4/7).

Berdasarkan hasil kajian pertama, Bima menjelaskan, memiliki arah tujuan untuk memperkuat koordinasi Kota Bogor dengan wilayah lainnya Bodetabek, termasuk DKI Jakarta. Sebab, sebagai wilayah penyangga, Bogor tak dapat dilepaskan dengan DKI Jakarta.

"Jadi dari konsep awal sudah bisa dibaca ya, bahwa Bogor tidak bisa terlepas dari Jakarta, semua harus dikoordinasikan dengan Jakarta," ucap Bima.

Bahkan, Bima menyebut, penelitian tahap awal telah disampaikan ke pemerintah pusat. Hasilnya, Bima mengklaim, pemerintah pusat meminta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk mengkoordinasikan penanganan persoalan wilayah Jabodetabek, termasuk banjir.

"Jadi ini nyambung-lah, menurut saya hasil penelitian kita ini sudah paralel dengan langkah-langkah pemerintah pusat yang masih mengintegrasikan lagi Jabodetabek," ucap Bima.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement