REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana akan memberlakukan wajib melakukan tes cepat antigen dan dengan hasil nonreaktif atau negatif Covid-19 apabila akan keluar dan masuk dari dan ke sejumlah daerah di Indonesia melalui seluruh moda angkutan umum, baik udara, laut, maupun darat, mulai 18 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021. Merespons hal itu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah memastikan tes cepat antigen tersebut tidak memberatkan atau menambah beban perekonomian masyarakat.
Bamsoet meminta pemerintah memberikan fasilitas tes cepat antigen secara gratis bagi masyarakat yang diletakkan di titik-titik keberangkatan. Ia juga mengimbau kepada masyarakat apabila tidak terlalu urgen agar di rumah saja, terutama pada tanggal 18 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021, dikarenakan pada waktu tersebut diperkirakan akan terjadi lonjakan kerumunan.
"Bagi masyarakat yang akan bepergian agar mempersiapkan kebutuhan peralatan kesehatan dan tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan," katanya dalam siaran pers, Kamis (17/12).
Ia mendorong kepada pihak yang bertugas di sejumlah titik untuk memeriksa validitas hasil tes cepat antigen masyarakat yang akan bepergian dengan menggunakan angkutan umum, untuk memastikan hasil tes tersebut valid dan asli. Ketua MPR menyampaikan kepada pemerintah agar mempertimbangkan kondisi riil bahwa tes cepat antigen dengan hasil nonreaktif belum tentu orang tersebut sepenuhnya bebas atau tidak terpapar dari virus corona.
"Oleh karena itu perlu dievaluasi lebih mendalam terkait pemberlakuan tes tersebut, mengingat hasil tes dapat lebih akurat apabila menggunakan metode tes PCR atau tes rapid antigen," ujarnya.
Sementara itu kian meningkatnya mobilitas warga Ibu Kota dan wilayah sekitar berbanding lurus dengan kenaikan angka kasus positif Covid-19. Namun, upaya edukasi masyarakat melalui penyadaran dan pelibatan tokoh akar rumput seolah tenggelam selama pandemi berlangsung. Untuk itu Bamsoet mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan antisipasi dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan masyarakat, tokoh akar rumput untuk mengajak masyarakat agar mematuhi dan melaksanakam protokol kesehatan.
Hal ini mengingat tokoh-tokoh akar rumput tersebut memiliki potensi membangun dan merangkul masyarakat meningkatkan kesadaran publik mengenai isu kesehatan di level lokal. Bamsoet meminta pemerintah agar dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh ini, baik tokoh keagamaan maupun tokoh akar rumput untuk berada di garda terdepan dalam memberikan pencerahan hingga menekankan akan keseimbangan antara harapan dan kewaspadaan guna menghindari pemahaman masyarakat yang keliru di tengah pandemi Covid-19.
"Mendorong agar dalam menyampaikan pesan terkait Covid-19, baik informasi seputar gejala Covid-19 hingga aturan prokes yang harus dipatuhi, perlu penyampaian yang terstruktur, sistematis dan masif hingga ke masyarakat akar rumput, dengan begitu upaya pemerintah dalam menggandeng tokoh-tokoh tersebut dapat efektif memberikan pencerahan dan penyadaran kepada masyarakat terkait Covid-19," ujarnya.
Pemerintah diharapkan membuat strategi lain yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti dengan melalui pendekatan struktural maupun kultural agar masyarakat mau menaati protokol kesehatan.
