REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) pada Kamis, menambahkan Turki ke dalam daftar negara-negara yang terlibat dalam penggunaan tentara anak selama setahun terakhir. Keputusan ini menempatkan sekutu NATO itu untuk pertama kalinya dalam daftar tersebut.

Departemen Luar Negeri AS menetapkan dalam Trafficking in Persons (TIP) 2021 bahwa Turki memberikan dukungan nyata kepada divisi Sultan Murad di Suriah. Kelompok itu adalah sebuah faksi oposisi Suriah yang telah lama didukung oleh Turki dan sebuah kelompok yang menurut AS, merekrut dan menggunakan tentara anak.

Menurut laporan Departemen Luar Negeri, pemerintah yang ditempatkan dalam daftar ini tunduk pada pembatasan pada bantuan keamanan tertentu dan lisensi komersial peralatan militer. "Terkait dengan Turki khususnya ... ini adalah pertama kalinya seorang anggota NATO terdaftar dalam daftar tindakan pencegahan tentara anak," kata pejabat Departemen Luar Negeri.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri juga merujuk pada penggunaan tentara anak di Libya. Dia mengatakan Washington berharap untuk bekerja dengan Ankara dalam masalah ini untuk mengatasinya.

"Sebagai pemimpin regional dan anggota NATO yang disegani, Turki memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah ini, perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak di Suriah dan Libya," ujar pejabat Departemen Luar Negeri.

Turki telah melakukan tiga operasi lintas perbatasan di Suriah melawan ISIS serta milisi Kurdi yang didukung AS. Ankara pun telah sering menggunakan faksi milisi Suriah bersenjata di atas pasukannya sendiri.

Beberapa dari kelompok-kelompok ini telah dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanpa pandang bulu menyerang warga sipil dan melakukan penculikan dan penjarahan. PBB telah meminta Turki untuk mengendalikan pemberontak Suriah ini sementara Turki menolak tuduhan itu, menyebut tuduhan itu tidak berdasar.

Turki, melalui proksi dan angkatan bersenjatanya sendiri, juga terlibat dalam konflik Libya. Dukungan Ankara telah membantu pemerintah yang berbasis di Tripoli membalikkan serangan 14 bulan dari pasukan timur yang didukung oleh Kairo dan Moskow.

Langkah penetapan itu menimbulkan pertanyaan apakah ini dapat menggagalkan negosiasi yang sedang berlangsung antara Turki dengan AS mengenai upaya  untuk menjalankan bandara Kabul di Afghanistan begitu Paman Sam menyelesaikan penarikan pasukannya pada 11 September.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan dua hal itu kemungkinan tidak akan dikaitkan. “Ketika menyangkut perdagangan orang, saya tidak ingin menghubungkan laporan hari ini dengan diskusi konstruktif yang kami lakukan dengan Turki, dalam konteks Afghanistan atau bidang kepentingan bersama lainnya,” katanya dalam sebuah pengarahan.

Price menggambarkan Turki sebagai mitra yang sangat konstruktif dan sangat membantu dalam penangan di Afghanistan. Washington dapat berbicara lebih banyak tentang implikasinya dari keterlibatan Ankara dalam misi tersebut.

"Seperti yang Anda ketahui, ada potensi keringanan yang akan turun dari presiden tetapi itu akan terjadi, jika itu terjadi, dalam beberapa bulan mendatang," kata Price.