REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekelompok orang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB) dan Formula menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/9) siang WIB. Dalam aksinya, mereka menduung Fraksi PDIP dan PSI DPRD melakukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan.
Mereka datang membawa mobil dengan pengeras suara sekitar pukul 13.00 WIB. Hanya saja, aksi tersebut berlangsung kurang dari satu jam. Setelah sempat adu mulut dan ricuh dengan aparat, demo tersebut akhirnya dibubarkan.
Pantauan Republika di lokasi, massa GRPB mendesak Gubernur Anies agar mau untuk mendengarkan interpelasi yang diinisiasi Fraksi PDIP dan PSI untuk membahas perhelatan Formula E di Jakarta pada 2022. Dalam aksi yang terbilang singkat, massa GRPB dan aparat saling dorong. Hal itu karena pendemi menolak diusir.
Aparat sempat membawa satu orang pendemi yang diduga sebagai dalang aksi. Namun, peserta demo lainnya memaksa ikut masuk mobil tahanan, hingga akhirnya tidak ada yang dibawa polisi. "Sangat disayangkan, hak suara (interpelasi) tidak didengarkan," kata salah satu koordinator demo, Lety Manurung di lokasi, Senin.
Lety kecewa lantaran aspirasi dari aksi yang digelarnya secara berulang kali, tidak pernah didengar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Padahal, pihaknya mengaku tidak dibayar sama sekali untuk melakukan demonstrasi tersebut. Dia mengaku, sudah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait masalah Formula E.
Namun, ia mendapat informasi yang tidak sesuai harapan lantaran tak pernah ada laporan korupsi terkait Formula E. "Kita tidak pertama kali bicarakan Formula E. Kita bicarakan ke KPK (soal Formula E) juga, tapi katanya tidak ada laporan," jelas Lety.
Oleh sebab itu, Lety menduga jika KPK sengaja tutup mata dan telinga menyoal kerja sama Anies bersama tujuh fraksi DPRD DKI lainnya yang menolak hak interpelasi terkait ajang Formula E. Dalam aksi kali ini, Lety dan pihaknya meminta agar Anies bisa menghentikan ajang Formula E. "Menghabiskan uang rakyat," kata Lety.
