REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah menyiapkan super apps layanan publik terpadu untuk menghasilkan satu data diharapkan memenuhi beberapa persyaratan, khususnya masalah keamanan. Pakar Keamanan Siber Pratama Dahlian Persadha mengatakan, meski rencana penggabungan aplikasi pemerintah sudah baik tetapi masalah keamanan harus menjadi utama.
Pratama mengatakan penggunakan teknologi untuk Super Apps Layanan Publik ini harus yang paling mutakhir. Dia mencontohkan penggunaan teknologi enkripsi yang canggih dengan pengamanannya berkualitas tinggi.
"Harus bagus yang bukan hanya untuk aplikasinya saja, tapi juga untuk pusat data termasuk server, dan orang-orang yang mengelola dan membuatnya," kata Pratama.
Dia mengingatkan, Super Apps layanan publik ini nantinya akan menggabungkan puluhan ribu aplikasi milik pemerintah. Sehingga persiapannya harus dilakukan secara matang.
Pertama, perlu dibahas detil siapa penanggung jawab dari Super Apps layana publik tersebut. Dia menilai perlu dibentuk tim gugus tugas atau tim yang bertanggung jawab terhadap Super Apps tersebut.
"Apakah nanti akan dibentuk tim gugus tugas atau tim lain ini yang perlu diperhatikan. Nantinya di tim tersebut tidak hanya Kominfo, namun ada dari institusi lain seperti BSSN, BIN, BRIN, dan yang lainnya," kata dia.
Dia menjelaskan, tim ini juga nantinya juga yang semestinya bertugas menentukan apa - apa saja yang harus dimasukkan pada awal pengabungan Super app ini.
Kemudian, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan dan Komunikasi CISSReC ini mengingatkan pemerintah memastikan agar Super Apps ini tidak tumpang tindih dengan aplikasi yang sudah ada, seperti PeduliLindungi.
"Jangan sampai kedepannya tumpang tindih dengan aplikasi-aplikasi "Superapp" lain yang sudah ada," kata dia.
