REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggandeng Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) dalam mendukung penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data, informasi hingga sumber dalam ekosistem blockchain di Indonesia. Selain itu Kemenkominfo juga mendukung pengembangan standar dan kebijakan untuk memfasilitasi kebutuhan industri, peningkatan literasi masyarakat terkait teknologi blockchain, dan berbagai program kolaboratif lainnya.
"Keberadaan asosiasi memiliki peran vital sebagai wadah bagi para pelaku industri untuk bersama-sama menjawab kebutuhan sektor ini, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekosistem blockchain di Indonesia," ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel A. Pangerapan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Salah satu sinergi Kominfo dan A-B-I dengan melibatkan universitas swasta yang menjadi anggota kehormatan A-B-I, diwujudkan melalui penyusunan kajian Peta Ekosistem Industri Teknologi Blockchain di Indonesia.
Kajian peta ini memiliki fokus utama pada penyelenggaraan protokol blockchain, pengembangan produk/proyek berbasis blockchain, pengembangan dan penyaringan talenta, tokenisasi aset, NFT & metaverse, serta Web3 Gaming.
"Asosiasi dapat menjadi koordinator dan penghubung antara pemerintah dengan pelaku industri dalam memutakhirkan kondisi terkini industri sehingga pemerintah dapat menyesuaikan kebijakannya,” ujar Samuel.
Implementasi blockchain di Indonesia terus berkembang dengan peningkatan pelaku industri sebesar 50 persen. Sementara itu perluasan sektor usaha yang tercantum pada Indonesia Web3 Landscape 2023, pertumbuhan anggota asosiasi, serta pendaftaran 1.629 perusahaan pada KBLI 62014 terkait Aktivitas Pengembangan Teknologi Blockchain, dimana penggunaan teknologi blockchain banyak merambah pada sektor manajemen rantai pasok dan sistem logistik.
Pemetaan terhadap data dan informasi di atas menunjukkan peran krusial kajian peta ekosistem ini untuk menavigasi pertumbuhan dan kebutuhan industri, termasuk infrastruktur, kebijakan, dan sumber daya manusia (SDM).
"Hal ini tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan nilai ekonomi digital Indonesia, tetapi ekosistem blockchain juga menciptakan peluang kerja bagi talenta di Indonesia," ujar Samuel, mengacu pada pemanfaatan SDM dalam ekosistem blockchain yang menjadi satu indikator esensial.
Prof Meyliana mewakili BINUS University mengatakan bahwa bersamaan dengan pemanfaatan SDM, diharapkan adanya kejelasan kebijakan, biaya lisensi yang terjangkau, dan integrasi teknologi blockchain ke dalam e-government.
Meyliana menyatakan keyakinannya hasil dari kajian peta ekosistem ini dapat mendukung proses penyusunan pengaturan yang agile dengan melibatkan pelaku industri serta akademisi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum A-B-I Robby mengatakan bahwa kerja sama dengan Kominfo ini merupakan langkah bersama antara Asosiasi dan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekosistem blockchain.
Melihat bahwa teknologi blockchain masih relatif baru di Indonesia, asosiasi menyediakan ruang kolaborasi yang luas bagi masyarakat untuk mengenal teknologi blockchain, serta mengeksplorasi implementasinya pada use-cases dan model bisnis.
"Melalui inisiatif ini, diharapkan dapat menarik perhatian venture global yang ingin berpartisipasi dalam proyek-proyek inovatif anak bangsa,” ujar Wakil Ketua Umum bidang Blockchain A-B-I Danny.
Upaya ini dikatakan Danny merupakan bentuk komitmen A-B-I untuk menjadikan Indonesia sebagai penggerak utama dalam pengembangan dan inovasi teknologi blockchain tingkat regional maupun global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika