REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA -- Ketua Tim Kunjungan Reses Komisi X DPR RI Djohar Arifin meminta masyarakat terutama kalangan guru dan pegawai perpustakaan yang ingin segera diangkat menjadi guru PPPK, agar tetap mengikuti prosedur yang ada. Jika berada di luar jalur prosedur, pihaknya tidak dapat membantu.
"Kemanapun kita pergi masalahnya hampir sama tentang pendidikan, masalah guru PPPK.dan sebagainya, termasuk usulan bagaimana supaya tenaga teknis perpustakaan juga masuk dalam program guru honorer," ungkapnya.
"Ini tentu kita akan sampaikan apa adanya, dan kita harapkan mereka ikuti prosedur yang ada untuk bisa diangkat jadi guru PPPK, untuk diangkat jadi guru honorer yang digaji Pemerintah. Jadi saya katakan jangan ada yang tidak ikuti prosedur, karena tidak mungkin kita membantu jika mereka tidak berada di jalur," kata Djohar menambahkan, usai memimpin pertemuan dengan Pj Walikota Salatiga, Sinoeng Noegroho Rachmadi, dan jajaran mitra kerja Komisi X DPR RI di Gedung Sekda Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (15/7/2022).
Permasalahan lainnya yang disuarakan oleh para stakeholder di Salatiga yaitu soal penerimaan murid baru PPDB. Hampir seluruh daerah yang dikunjungi Komisi X DPR merasa keberatan dan ketidakadilan dengan adanya sistem zonasi tersebut.
Ia menegaskan terkait dengan persoalan tersebut, DPR akan mendorong kebijakan itu ditinjau ulang dan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi seluruh pihak. "Ini jadi kajian kita, akan kita bahas bagaimanapun perbaikan-perbaikan ke depan harus kita lakukan, karena jika melihat masalahnya sangat kompleks," ucapnya.
"Jadi bukan satu dua masalah, masing-masing punya masalah, di tiap daerah masalahnya beda. Ini yang harus kita inventarisir semua dan akan kita bahas bersama sehingga nanti kita akan dapat suatu keputusan yang lebih baik dari sekarang. Jadi banyak sekali yang dirugikan dengan kondisi seperti ini," katanya.
Aspirasi selanjutnya terkait pegawai teknis perpustakaan yang sangat berharap dapat memiliki kesempatan yang sama dengan guru honorer untuk diangkat menjadi PPPK ataupun PNS. Ke depan Djohar menyatakan akan meminta pegawai honorer perpustakaan dapat memiliki kesempatan yang sama.
Sementara terkait dengan aspirasi para perguruan tinggi yang hanya berkutat dengan akreditasi, Djohar meminta agar tidak berkutat pada hal tersebut. Melainkan inovasi bagaimana meningkatkan skill mahasiswa sehingga memiliki nilai jual bagi prestasi yang dimiliki perguruan tinggi dan mahasiswa di dalamnya.
"Jadi perguruan tinggi jangan berkutat hanya kepada akreditasi-akreditasi. Inovasi-inovasilah bagaimana mereka bisa menjual ilmu-ilmu mereka dapat bagaimana mereka bisa menjual produk-produk mereka, bukan hanya lokal nasional juga internasional.Jjadi ada peluang tinggi mereka dapatkan mereka hasil produk mereka dibeli dari negara Eropa dari Amerika, dia menyiapkan tenaga-tenaga mahasiswanya nanti begitu selesai tamat pasti mudah mencari rezeki karena punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Jadi saya harapkan inovasi-inovasi perlu digalakkan oleh setiap perguruan tinggi agar mereka bisa survive jangan hanya terpaku kepada akreditasi-akreditasi," tegasnya.
Terakhir, Djohar menilai sebenarnya Salatiga memiliki potensi yang sangat bagus ke depannya. Mengingat, iklim cuaca yang sejuk dan nyaman cocok dijadikan sebagai tempat pusat latihan sepakbola nasional, seperti zaman dahulu saat dirinya masih menjadi atlet sepakbola. Sehingga, ia mendorong Pemerintah Kota dan masyarakat Kota Salatiga dapat mengembalikan kemanfaatan Kota Salatiga sebagai pusat latihan atlet olahraga nasional.
Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mujahid menyerukan agar Pemerintah Kota Salatiga berikut stakeholder mitra kerja Komisi X DPR di Salatiga agar dapat menerapkan dan mengedepankan inovasi, kolaborasi dan digitalisasi. Mengingat, dengan jumlah penduduk Salatiga yang tidak terlalu banyak saat ini, bisa dijadikan potensi dalam mengembangkan sumber daya manusia di sektor lembaga formal maupun pendidikan kemasyarakatan dan juga pendidikan kreativitas.
Menurutnya, di pendidikan bagaimana mengembangkan unit-unit kreatif yang akan membangkitkan ekonomi. Dalam konteks ini ada tiga prinsip yang dinilainya bagus dikembangkan. Pertama, inovasi semua unit ,semua kegiatan pendidikan kreativitas serta harus ada inovasi. "Kenapa? Karena itu yang akan dicari oleh masyarakat," ujarnya.
Kedua, membudayakan kolaborasi. Kolaborasi tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tapi kolaborasi dengan berbagai kalangan. Dan ketiga, harus ada digitalisasi, karena sekarang zamannya digital. Digitalisasi sistem termasuk digitalisasi marketing.
"Jadi tiga prinsip ini yang saya kira harus dipakai oleh sebuah lembaga termasuk oleh pemerintah daerah. Inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi," katanya menegaskan.
Sodik mengatakan aspirasi-aspirasi yang disampaikan para mitra kerja akan dijadikan amunisi untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah, mengingat DPR RI adalah legislator bukan eksekutor. Masukan-masukan seperti ini dinilainya sangat penting bagi DPR. Ia pun menegaskan sekali lagi bahwa pada zaman milenial saat ini tiga prinsip kerja di atas menjadi sangat penting untuk segera dikembangkan.
