DPR Minta Pos Keamanan di Perbatasan Lebih Diperhatikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III Azis Syamsudin meminta, agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi pos-pos keamanan di daerah perbatasan.

Apalagi, belum lama ini terjadi penyerangan kantor polisi di Papua dan menewaskan tiga anggota polisi.

Azis mengaku Komisi II selalu rapat dengan jajaran Polhukam untuk di daerah-daerah perbatasan dibuat suatu pos-pos yang sifanya permanen.

''Makanya di daerah perbatasan ini baik itu di Kalimantan, baik itu di Papua, juga harus ditingkatkan pengamanan dan juga pos-pos perbatasan, fasilitas-fasilitas di perbatasan agat lebih diperhatikan,'' kata Azis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/12).

Bicara soal Kelompok Din minimi yang di Aceh, politisi partai Golkar itu mengatakan, perlu disiati agar yang masih ada di daerah tertentu, baik di pegunungan dan sebagainya turun ke kota. Pemerintah, kata dia, juga perlu membuatkan perangkat hukum yang jelas.

''Misalnya dilakukan amnesty bagi militan-militan mereka itu supaya tidak berlanjut terus, dan harus dicari solusi,'' ujarnya.

Hal tersebut, Azis menuturkan, juga dengan program-program pemerintah untuk memperhatikan daerah-daerah terbelakang, dan kemudian memperhatikan pos-pos pengamanan agat dijadikan solusi terobosan hukum demi melakukan amnesty kepada mereka-mereka yang ingin bergabung dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika