Komisi X DPR Minta Proyek Hambalang Jangan Diteruskan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berniat membangun kembali Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, usai Presiden Joko Widodo meninjau Proyek yang mangkrak akibat skandal korupsi tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati menilai, jika meneruskan proyek tersebut, pemerintah sama saja membuang uang. "Itu mubazir," kata Reni di Jakarta, Ahad (20/3)).
Menurut Reni, Komisi X sudah merekomendasikan agar pemerintah tidak melanjutkan proyek Hambalang. Alasannya, didasarkan pada data ahli, proyek Hambalang memiliki kontur tanah yang labil.
Sehingga tidak dapat dibangun gedung-gedung. Kalau pun dibangun, perlu rekayasa engineering tinggi yang memakan biaya lebih besar. Karena ketidakstabilan tanah, proyek Hambalang juga akan mengancam keselamatan penghuninya.
Oleh karena itu, Politisi PPP ini menyarankan sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan keselamatan atlet. Pemerintah perlu menumbuhkan semangat dan motivasi terhadap atlet di daerah, ketimbang membangun proyek Hambalang yang akan menghabiskan banyak waktu dan biaya.
"Menurut hemat saya, dari pada bangun gedung mercusuar lebih baik tingkatkan atlet-atlet di daerah, daripada habis-habiskan waktu," ujarnya.
Dadang Rusdiana, anggota Komisi X fraksi Hanura menilai, rencana Jokowi untuk melanjutkan proyek Hambalang ingin menyelamatkan asset negara, yang selama ini dinilai tidak jelas kelanjutannya karena terlantar. "Tentu kita apresiasi langkah presiden ini," katanya.
Namun, lanjut dia, tentunya KemenPUPR harus melakukan kajian teknis. Sejauhmana kelayakan bangunan di kompleks Hambalang ini terutama berkenaan dengan kondisi tanah yang dikatakan labil
"Jadi berdasarkan kajian nanti diputuskan mana gedung yang layak dilanjutkan dan dimanfaatkan, mana yang tidak," jelasnya.
Komisi X pun dalam raker dengan Penpora pernah menyarankan agar ada kajian mengenai Hambalang ini. Sehingga kalau pun memang harus dilanjutkan kajiannya sudah benar-benar matang. (Eko Supriyadi)
Ikuti Whatsapp Channel Republika