DPR: Prioritaskan Pembebasan WNI tanpa Uang Tebusan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendekatan militer dan pendekatan diplomatik harus dijalankan bersama dalam membebaskan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok militan di Filipina. TNI bisa bekerjasama dengan aparat Filipina untuk misi pembebasan tersebut.

"Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi harus terus tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina agar keselamatan WNI yang disandera harus jadi prioritas untuk diselamatkan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (31/3).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan pemerintah RI harus melakukan segala daya upaya untuk menjalankan non-ransom policy atau membebaskan penyanderaan tanpa tebusan. "Membebaskan sandera tanpa harus bayar tebusan, itu harus jadi prioritas pemerintah," kata dia.

Hanafi yakin pemerintah mampu segera menyelamatkan kesepuluh WNI tersebut. Soal waktunya, bergantung negosiasi di lapangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 10 WNI disandera Abu Sayyaf, ketika kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang mereka awaki, yang berlayar dari Kalimantan Selatan dengan tujuan Filipina, dirompak kelompok separatis tersebut di perairan Tawi-tawi, Filipina Selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika