Komisi VII Belum Diajak Bicara Soal Holding BUMN Energi

REPUBLIKA.CO.ID, NIAS -- Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengaku tidak terlalu yakin holding BUMN sektor energi dapat terealisasi pada tahun ini. Meski mengakui ada langkah positif dibalik wacana holding energi, ia juga mengkhawatirkan hal lain mengingat adanya sentimen antar BUMN.

"Saya kira semangatnya bagus, tapi ini kan ada yang namanya sentimentil korporasi masing-masing," ujarnya saat ditemui di Kantor Bupati Nias, Pulau Nias, Sumatera Utara, Kamis (14/4).

Kendati begitu, ia menilai holding energi bukan sesuatu yang mustahil dilakukan, asalkan ada kekuatan yang besar dari pemerintah.

"Itu kan masih wacana-wacana tapi belum ada satu pun," lanjutnya.

Padahal, dengan adanya arahan presiden sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh para menteri-menteri dibawahnya. Namun yang terjadi hingga saat ini Komisi VII belum diajak bicara soal tersebut.

"Mestinya arahan presiden harus ditindaklanjuti, kami belum dengar apa konsep terkait itu," ujarnya.

Pemerintah berniat menjadikan PT Pertamina (persero) berperan sebagai induk holding tersebut. Sementara, BUMN energi lain termasuk PT Perusahaan Gas Negara (persero) akan menjadi anak usaha Pertamina. Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno usai menghadiri acara perayaan ulang tahun Kementerian BUMN di Kantor Pusat Pertamina, Rabu (13/4).

Rini memastikan holding BUMN energi akan dilaksanakan tahun ini. Ia juga menjelaskan, nantinya skema pembentukan holding perusahaan pelat merah adalah dengan memberikan kewenangan bagi BUMN yang kepemilikan sahamnya 100 persen oleh negara untuk memegang perusahaan BUMN lain. Saat ini, lanjutnya, kajian mengenai pembentukan holding tersebut telah rampung dan telah berada di Kementerian Keuangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika