DPR Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2017 Lebih Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara fraksi Partai Golkar Hamka B Kady mengatakan perekonomian Indonesia pada 2017 masih bisa tumbuh lebih optimistis dari usulan yang diajukan pemerintah yaitu pada kisaran 5,3 persen-5,9 persen. "Golkar meminta agar lebih optimistis jadi 5,5 persen-6,1 persen di 2017," kata Hamka saat membacakan pandangan fraksi menanggapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 di Sidang Paripurna DPR, Kamis (26/5).

Hamka mengatakan kinerja pertumbuhan ekonomi bisa didukung dari peningkatan realisasi penerimaan pajak yang bisa menambah kontribusi kepada belanja modal dan mendorong kemajuan sektor investasi secara tidak langsung. Menurut dia, penerimaan pajak bisa didorong dari ekstensifikasi terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, pemerintah juga bisa memperlebar ruang defisit untuk mendorong belanja modal.

Juru bicara fraksi PKB Cucunahmad Syamsurijal menambahkan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen-5,9 persen berada pada tingkat yang moderat. Sebab, Indonesia berpeluang tumbuh lebih baik didukung oleh bonus demografi dan peningkatan kelas menengah. Dia melihat bonus demografi dan kelas menengah bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia juga cukup optimistis kemampuan pemerintah untuk menjaga defisit anggaran meskipun ada belanja yang ekspansif.

Namun, beberapa fraksi menilai asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 terlampau tinggi. Partai Gerindra dan PAN yang hanya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen-5,5 persen karena perekonomian global masih mengalami perlambatan.

Sebelumnya, dalam rapat Paripurna DPR RI pada Jumat (20/5) Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 yang didalamnya mencakup sejumlah proyeksi asumsi ekonomi makro. Proyeksi dasar ekonomi makro ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.

Khusus untuk asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen-5,9 persen, Menkeu menyampaikan hal itu sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang membaik, realisasi pembangunan infrastruktur dan terjaganya daya beli masyarakat. Asumsi tersebut juga telah mempertimbangkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perekonomian nasional yaitu terbatasnya kapasitas produksi dan daya saing akibat kendala infrastruktur, sumber daya manusia maupun inovasi teknologi serta isu kesenjangan ekonomi dan kedaulatan pangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika