DPR Ajukan 8 Rekomendasi Dukung Rencana Kerja Pemerintah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo mengatakan terdapat delapan catatan untuk mendukung rencana kerja pemerintah (RKP) sebagai acuan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
Pertama, mengusulkan pembenahan perundang-undangan tentang penerimaan negara, baik perpajakan dan bukan pajak serta mekanisme pengawasan atas penerimaan tersebut agar negara mendapatkan haknya dengan lebih adil. Lalu, besarnya dana transfer ke daerah selain ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah, seharusnya juga disertai dengan penciptaan lapangan kerja dan kemudahan investasi.
“Hal ini membutuhkan penyederhanaan prosedur, harmonisasi, dan sinkronisasi perijinan pada tingkat pusat dan tingkat daerah,” kata Donny.
Ketiga, mendukung pemerintah untuk menpertahankan besarnya alokasi belanja sosial dan subsidi untuk membantu petani, nelayan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat, bahwa pemerintah perlu menjaga tingkat defisit yang mudah diatur agar beban pembiayaan tidak terus meningkat, serta menjaga ruang fiskal agar tetap terkendali melalui sinergitas dengan semua otoritas keuangan.
DPR Sepakat Lanjutkan Pembahasan RAPBN 2017
Kelima, pemerintah perlu mengoptimalkan dan mempercepat realisasi anggaran belanja, serta mendukung pemerintah dalam hal alokasi anggaran infrastruktur. Hal tersebut demi meningkatkan fasilitas sarana untuk mobilitas masyarakat dan barang, ketahanan dan kedaulatan pangan serta energi, termasuk sumber daya terbarukan, kegiatan usaha serta menarik investasi yang produktif bagi kepentingan bangsa.
Catatan ketujuh, Donny menambahkan, mendorong pemerintah dapat lebih memanfaatkan pasar global serta meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja. Terakhir, kata Donny, mengusulkan pembenahan BUMN agar BUMN dapat menjadi andalan dan agen penyumbang penerimaan negara yang besar dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kami berharap delapan rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan rencana kerja pemerintah saat membahas RAPBN 2017 bersama DPR,” kata Donny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika