DPR Minta TKI Jangan Hanya Laku di Sektor Informal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Zainuddin menyarankan, Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini penting agar TKI tidak hanya bekerja di sektor informal.
 
Sebab, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri cukup besar. Namun, sayangnya, kata Zainuddin, kompetensi para pahlawan devisa tersebut masih lebih banyak yang berada di sektor informal atau asisten rumah tangga.

Sehingga, hal ini dapat berdampak pada citra Indonesia sebagai pasar tenaga kerja informal. Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan (upgrade) kompetensi tenaga kerja Indonesia.

"Karena TKI kita di luar negeri hanya laku di sektor informal. Sedangkan sektor formal, pasar luar negeri melirik negara lain," ujar Zainuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (2/9).
 
Zainuddin mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia saat ini cukup besar. Umumnya, pengangguran ini merupakan lulusan sekolah kejuruan atau vokasi.

Sementara, anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan cukup besar untuk pengembangan kompetensi.  "Saya kira ini bisa dikoordinasikan. Misal dengan membuat pilot project sekolah khusus vokasi bagi TKI kita yang akan ke luar negeri," ujar dia.

Sehingga, tidak melulu sebagian besar TKI bekerja sebagai pekerja informal, tapi juga menguasai sektor formal. Sebab jika kualitas kompetensi vokasi tidak di-upgrade, lanjut Zainuddin, tenaga kerja Indonesia akan makin sulit bersaing dengan tenaga kerja asing di luar negeri.
 
"Jangankan di luar negeri, di Tanah Air juga akan sulit bersaing dengan tenaga kerja asing yang membanjiri pasar dalam negeri. Ini era persaingan pasar bebas," kata Zainuddin.
 

Ikuti Whatsapp Channel Republika