DPR: Penyebar Informasi Hoax Ingin Merusak Stabilitas Keamanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyataan, banyaknya berita hoax seperti tentang instruksi Kapolri, hasil rapat BIN hingga isu rush money besar-besaran yang ditebar hingga pekan kedua November 2016, merupakan upaya pihak tertentu mengeskalasi ketidakpastian dan merusak kondusifitas.

''Negara tidak boleh lagi menoleransi penebar informasi sesat itu, karena jelas-jelas sudah mengarah pada upaya merusak stabilitas keamanan, ketertiban umum, dan merusak kondusifitas,'' kata Bambang, dalam siaran persnya, Senin (21/11)

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menilai, ragam hoax itu dimunculkan di ruang publik, baik yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang pro-Ahok maupun yang kontra-Ahok. Caranya, dengan menunggangi aksi damai sejumlah elemen masyarakat yang mengecam kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

''Semua hoax itu tak hanya diarahkan untuk mengacaukan persepsi masyarakat tentang situasi terkini, tetapi juga upaya untuk mengeskalasi atau memperlebar persoalan,'' ucapnya.

Persoalan ini, kata dia, harus diseriusi oleh negara, karena pelaku penyebaran informasi sesat itu sudah berani coba-coba masuk ke wilayah privat Kapolri. Mereka bertujuan mengacaukan pola dan sistem komando, memanipulasi informasi Badan Intelijen Negara, hingga upaya menimbulkan kecemasan, panik dan mendorong masyarakat atau nasabah bank menarik dana besar-besaran (rush).

Dalam konteks keamanan, kredibilitas dan urgensi rahasia negara, beberapa hoax itu, kata dia, mestinya dikategorikan sebagai masalah yang sensitif. Hal itu karena bertujuan merusak kredibilitas Kapolri, institusi BIN hingga upaya membuat panik nasabah bank. ''Para pelakunya harus diganjar dengan sanksi keras, karena penyebaran informasi sesat berpotensi menimbulkan kekacauan serta kerugian bagi negara dan masyarakat,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika