DPR: ASEAN Harus Mampu Cegah Konflik di Myanmar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rofi Munawar, meminta Pemerintah Indonesia bersikap secara tegas atas insiden kekerasan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Indonesia, sebagai negara yang bertetangga dengan Myanmar, harus secara proaktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan penyelesaian konflik yang bermartabat, melalui program diplomasi maupun forum-forum internasional.

Politikus PKS ini menilai apa yang terjadi di Myanmar tentu saja tidak bisa dilepaskan dari persoalan kawasan ASEAN. Karena, sebagaimana diketahui, eksodus besar-besaran pengungsi Rohingya di akhir tahun 2015 menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap negara-negara sekitarnya.

''Prinsip-prinsip netralitas ASEAN terhadap urusan dalam negeri anggotanya, harus mampu mendesak Myanmar melakukan langkah-langkah pencegahan konflik dan perlakuan kekerasan terhadap etnis Rohingya,'' kata Rofi, dalam siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Selasa (22/11).

Rofi mengingatkan bahwa Pemerintah Indonesia tahun lalu sudah melakukan langkah-langkah mediasi terkait Rohingya. Ada baiknya, saran Rofi, pemerintah mengingatkan kembali komitmen negara tersebut.

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menlu Myanmar, U Wunna Maung Lwin menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kesepakatan tersebut termasuk di antaranya adalah mengenai pengungsi Rohingya. Saat itu, papar Rofi, Pemerintah Myanmar sepakat untuk mengambil langkah prevensi terkait etnis Rohingya yang bersifat migrasi yang tidak terjadi secara umum (irregular migration)

''Di zaman informasi yang terbuka seperti saat ini, sumber informasi tidak lagi bermakna tunggal dan berjalan linier. Sensitifitas sebuah negara kawasan terhadap perilaku kekerasan yang menyebabkan korban, tentu tidak hanya dengan kebijakan tanpa sikap,'' ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika