'Indonesia Bisa Prakarsai Pasukan Perdamaian ke Al-Aqsha'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Masjidil Aqsa, Jerusalem. Indonesia dapat menjadi pemrakarsa pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini.
Presiden International Humanitarian Law (IHL) ini mengatakan, Indonesia sudah saatnya bersikap tegas dan berani. Menurut Nurhayati, masalah ini harus menjadi tanggung jawab bersama.
Di Eropa, banyak pemeluk agama lain yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. DPR juga telah bersikap pro aktif di ranah parlemen dunia.
"Saya juga ingin meminta kepada Inter-Parliamentary Union (IPU) agar mendesak PBB untuk segera mengirimkan peace keeping force. Indonesia bisa andil di dalamnya, sebagaimana yang dikirimkan di Sudan, Libanon," kata Nurhayati Ali, di Gedung DPR RI, Selasa (25/7).
Ia mengungkapkan Indonesia sudah punya basis tentara perdamaian dunia yang dibangun pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tentara perdamaian dari Indonesia juga sudah diakui dunia.
Anggota Komisi I DPR RI ini mendesak pemerintah RI agar segera mengirimkan tentara perdamaian ke perbatasan Al Aqsa dan meminta PBB mengambil langkah serupa. Dengan adanya pasukan perdamaian di Al Aqsa ini, Nurhayati berharap pelanggaran-pelanggaran atas kejahatan kemanusiaan dapat ditekan.
"Israel harus patuh kepada resolusi. Kalau tidak ya sekarang kita harus berani. Karena kejahatan dimana-mana harus dihapuskan, apalagi penjajahan," kata Nurhayati.
Menurut politikus Demokrat ini, Palestina bukan hanya masalah umat Islam. Indonesia telah berulangkali menyuarakan adanya penyelesaian masalah Israel dan Palestina. Hal konkret yang harus disuarakan sekarang, Nurhayati menegaskan, adalah mendesak PBB untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian di perbatasan Jerusalem. Lebih lanjut, Nurhayati menyatakan, pemboikotan produk-produk Israel juga dapat dilakukan sebagai bentuk aksi konkret.
"Bagus. Kenapa tidak. Kita sebagai negara yang berdaulat bisa melakukan hal-hal itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita menunjukkan sikap kita yang bebas aktif. Kita tidak terpengaruh dengan siapa-siapa karena ini sebuah komitmen. Laksanakan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika